Selasa, 25 Oktober 2011

KETETAPAN MPR DALAM SIDANG UMUM 1999

1.Sidang Umum MPR tahun 1999 telah mengeluarkan ketetapannya sebanyak 9 (sembilan) ketetapan sebagai berikut :

1.Ketetapan MPR No. I/MPR/1999 tentang perubahan kelima atas ketetapan MPR-
2.RI No. I/MPR/1983 tentang Peraturan Tata Tertib MPR Republik Indonesia
3.Ketetapan MPR No. II/MPR/1983 tentang Peraturan Tata Tertib MPR-RI
4.Ketetapan MPR No. III/MPR/1999 tentang Pertanggung jawaban Presiden Prof. Dr. Ing. Bacharuddin Jusuf Habibie
5.Ketetapan MPR No. IV/MPR/1999 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) Tahun 1999-2004, sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN
BAB II KONDISI UMUM
BAB III VISI DAN MISI
BAB IV ARAH KEBIJAKAN
BAB V KAIDAH PELAKSANAAN
BAB VI PENUTUP

Dalam Bab I Pendahuluan dinyatakan bahwa Pengertian GBHN adalah haluan negara tentang penyelenggaraan negara dalam garis-garis besar sebagai pernyataan kehendak rakyat secara menyeluruh dan terpadu yang ditetapkan oleh MPR untuk lima tahun guna mewujudkan kesejahteraan rakyat yang berkeadilan.
GBHN ditetapkan dengan maksud memberi arah penyelenggaraan negara dengan tujuan mewujudkan kehidupan yang demokratis, berkeadilan social, melindungi hak asasi manusia, menegakkan supremasi hukum dalam tatanan masyarakat dan bangsa yang
beradab, berakhlak mulia, mandiri, bebas, maju dan sejahtera untuk kurun waktu lima tahun kedepan. Landasan GBHN, ideal Pancasila dan landasan konstitusional Undang-Undang Dasar 1945.

Dalam Bab II Kondisi Umum dinyatakan antara lain bahwa penyelenggaraan negara yang menyimpan dari ideologi Pancasila dan mekanisme Undang-Undang Dasr 1945 telah mengakibatkan ketidakseimbangan kekuasaan diantara lembaga-lembaga negara dan makin jauh dari cita demokrasi dan kemerdekaan yang ditandai dengan berlangsungnya sistem kekuasaan yang bercorak absolut karena wewenang dan kekuasaan Presiden berlebihan yang melahirkan budaya KKN sehingga terjadi krisis multi dimensional pada hampir seluruh aspek kehidupan.

Dalam Bab III Visi dan Misi dinyatakan bahwa dalam visi dinyatakan bahwa terwujudnya masyarakat Indonesia yang damai, demokratis, berkeadilan, budaya saing, maju dan sejahtera dalam wadah Kesatuan Republik Indonesia yang didukung oleh manusia Indonesia yang sehat, mandiri, beriman, bertakwa, berakhlah mulia, cinta tanah air, berkesadaran hukum dan lingkungan, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, memiliki etos kerja yang tinggi serta disiplin.
Untuk mewujudkan visi bangsa Indonesia ditetapkan misi sebagai berikut :

1.Pengamalan Pancasila secara konsisten dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
2.Penegakan kedaulatan rakyat dalam segala aspek kehidupan bernasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
3.Peningkatan pengamalan ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari untuk mewujudkan kualitas keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa dalam
4.kehidupan dan mantapnya persaudaraan umat beragama yang berakhlak mulia, toleran, rukun, dan damai.
5.Penjaminan kondisi aman, damai, tertib, dan ketentraman masyarakat
6.Perwujudan sistem hukum nasional nasional, yang menjamin tegaknya supremasi hukum dan hak asasi manusia berlandaskan keadilan dan kebenaran.
7.Perwujudan kehidupan social budaya yang berkepribadian, dinamis, kreatif dan berdaya tahan terhadap pengaruh globalisasi.
8.Pemberdayaan masyarakat dan seluruh kekuatan ekonomi nasional, terutama pengusaha kecil, menengah dan koperasi, dengan mengembangkan sistem ekonomi kerakyatan yang bertumpu pada mekanisme pasar yang berkeadilan berbasis pada Sumber Daya Alam, dan Sumber Daya Manusia yang produktif, mandiri, maju, berdaya saing, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.
9.Perwujudan ekonomi daerah dalam rangka pembangunan daerah dan pemerataan pertumbuhan dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10.Perwujudan kesejahteraan rakyat yang ditandai oleh meningkatnya kualitas kehidupan yang layak dan bermartabat serta memberi perhatian utama pada tercukupinya kebutuhan sandang, papan, kesehatan, pendidikan dan lapangan kerja.
11.Perwujudan aparatur negara yang berfungsi melayani masyarakat profesional, berdayaguna, produktif, transparan, bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.
12.Perwujudan sistem dan iklim pendidikan nasional yang demokratis dan bermutu guna memperteguh akhlak mulia, kreatif, inovatif, berwawasan kebagsaan, cerdas, sehat, berdisiplin dan bertanggung jawab, berketrampilan serta menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka mengembangkan kualitas manusi Indonesia.
13.Perwujudan politik luar negeri yang berdaulat, bermartabat, bebas dan proaktif bagi kepentingan nasional dalam menghadapi perkembangan global.

Dalam Bab IV Arah Kebijakan diuraikan tentang :

1.Hukum
2.Ekonomi
3.Politik
4.Agama
5.Pendidikan
6.Sosial dan Budaya
7.Pembangunan Daerah
8.Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
9.Pertahanan dan Keamanan

Dalam Bab V Kaidah Pelaksanaan, dinyatakan ada 5 yaitu :

1)Presiden selaku Kepala Pemerintahan Negara, menjalankan tugas penyelenggaraan pemerintahan negara, berkewajiban untuk mengarahkan semua potensi dan kekuatan pemerintahan dalam melaksanakan dan mengendalikan pembangunan nasional.
2)DPR, MA, BPK dan DPA berkewajiban melaksanakan GBHN ini sesuai dengan fungsi, tugas dan wewenangnya berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945.
3)Semua lembaga tinggi negara berkewajiban menyampaikan laporan pelaksanaan GBHN dalam sidang tahunan MPR, sesuai dengan fungsi, tugas dan wewenangnya berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945.
4)GBHN dalam pelaksanaannya dituangkan dalam Program Pembangunan Nasional lima tahun (PROPENAS) yang memuat uraian kebijakan secara rinci dan terstruktur yang ditetapkan oleh Presiden bersama DPR.
5)PROPENAS dirinci dalam Rencana Pembangunan Tahunan (REPETA) yang memuat APBN dan ditetapkan Presiden bersama DPR.

Dalam Bab VI Penutup antara lain dinyatakan bahwa berhasilnya pelaksanaan penyelenggaraan negara untuk mencapai cita-cita bangsa tergantung pada peran aktif masyarakat serta sikap mental, tekad, semangat, serta ketaatan dan disiplin para penyelenggara negara.

1.Ketetapan MPR No. V/MPR/1999 tentang penentuan pendapat di Timor Timur.
2.Ketetapan MPR No. VI/MPR/1999 tentang para pencalonan dan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia.
3.Ketetapan MPR No. VII/MPR/1999 tentang pengangkatan Presiden Republik Indonesia.
4.Ketetapan MPR No. VIII/MPR/1999 tentang pengangkatan Wakil Presiden Republik Indonesia.
5.Ketetapan MPR No. XI/MPR/1999 tentang penugasan badan pekerja MPR Republik Indonesia untuk melanjutkan perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

Dalam sidang istimewa MPR tahun 1998 terdapat beberapa ketetapan MPR yang sangat penting, antara lain ketetapan MPR No. XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia, antara lain :

Pasal 5

Untuk dapat memperoleh kebulatan hubungan yang menyeluruh maka sistematika naskah Hak Asasi Manusia disusun sebagai berikut :
1. Pandangan dan sikap bangs Indonesia terhadap Hak Asasi Manusia :
a. Pendahuluan
b. Landasan
c. Sejarah, Pendekatan dan substansi
d. Pemahaman Hak Asasi Manusia bagi bangsa Indonesia

1. Piagam Hak Asasi Manusia :

BAB I

HAK UNTUK HIDUP
Pasal 1
Setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan kehidupannya.

BAB II
HAK BERKELUARGA DAN MELANJUTKAN KETURUNAN
Pasal 2
Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.

BAB III
HAK MENGEMBANGKAN DIRI
Pasal 3
Setiap orang berhak atas pemenuhan kebutuhan dasarnya untuk tumbuh dan berkembang secara layak.

Pasal 4
Setiap orang berhak atas perlindungan dan kasih sayang untuk mengembangkan pribadinya, memperoleh dan mengembangkan pendidikan untuk meningkatkan kualitas hidupnya.

Pasal 5
Setiap orang berhak untuk mengembangkan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi kesejahteraan umat manusia.

Pasal 6
Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dengan memperjuangkan hak-haknya secara kolektif serta membangun masyarakat, bangsa dan negaranya.

BAB IV
HAK KEADILAN
Pasal 7
Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang adil.

Pasal 8
Setiap orang berhak mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama dihadapan hukum.

Pasal 9
Setiap orang dalam hubungan kerja berhak mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak.

Pasal 10
Setiap orang berhak atas status kewarganegaraan.

Pasal 11
Setiap orang berhak atas kesempatan yang sama untuk bekerja.

Pasal 12
Setiap orang berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.

BAB V
KEMERDEKAAN
Pasal 13
Setiap orang bebas memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

Pasal 14
Setiap orang berhak atas kebebasan menyatakan pikiran dan sikap sesuai hati nurani.

Pasal 15
Setiap orang bebas memilih pendidikan dan pengajaran.

Pasal 16
Setiap orang bebas memilih pekerjaan.

Pasal 17
Setiap orang bebas memilih kewarganegaraan

Pasal 18
Setiap orang bebas memilih untuk bertempat tinggal di wilayah negara, meninggalkannya, dan berhak untuk kembali.

Pasal 19
Setiap orang berhak atas kemerdekaan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat.

BAB VI
HAK ATAS KEBEBASAN INFORMASI
Pasal 20
Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya.

Pasal 21
Setiap orang berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

BAB VII
HAK KEAMANAN
Pasal 22
Setiap orang berhak atas rasa aman dan perlindungan terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat atau tudak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.

Pasal 23
Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadu, keluarga, kehormatan, martabat dan hak miliknya.

Pasal 24
Setiap orang berhak mencari suaka untuk memperoleh perlindungan politik dari negara lain.
Pasal 25
Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia.
Pasal 26
Setiap orang berhak iktu serta dalam upaya pembelaan negara

BAB VIII
HAK KESEJAHTERAAN
Pasal 27
Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin.

Pasal 28
Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat

Pasal 29
Setiap orang berhak untuk bertempat tinggal serta berkehidupan yang layak.

Pasal 30
Setiap orang berhak memperolah kemudahan dan perlakuan khusus dimasa kanak-kanak, di hari tua dan apabila menyandang cacat.

Pasal 31
Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat.

Pasal 32
Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak tersebut boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun.

Pasal 33
Setiap orang berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.


BAB IX
KEWAJIBAN
Pasal 34

Setiap oran gwajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat dan berbangsa.

Pasal 35
Setiap orang wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara.

Pasal 36
Di dalam menjalankan hak dan kebebasannya setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan-pembatasan yang ditetapkan oleh Undang-Undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain, dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.


BAB X
PERLINDUNGAN DAN PEMAJUAN
Pasal 37
Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, kemerdekaan pikiran dan hati nurani, beragama, untuk tidak diperbudak, untuk diakui sebagai pribadi dihadapan umum, dan tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.

Pasal 38
Setiap orang berhak bebas dari dan mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif.

Pasal 39
Dalam pemenuhan hak asasi manusia, laki-laki dan perempuan berhak mendapatkan perlakuan dan perlindungan yang sama.

Pasal 40
Kelompok masyarakat yang retan, seperti anak-anak dan fakir miskin, berhak mendapatkan perlindungan lebih terhadap hak asasinya.

Pasal 41
Indentitas budaya masyarakat tradisional, termasuk hak asasi tanah ulayat dilindungi, selaras dengan perkembangan zaman.
Pasal 42
Hak warga negara untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi dijamin dan dilindungi

Pasal 43
Perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia terutama menjadi tanggung jawab pemerintah.

Pasal 44
Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundangan.

13) Ketetapan MPR No. II/MPR/1998 tentang Pencabutan Ketetapan MPR No. II/MPR/1978 tentang P-4 dan Penetapan tentang Penegasan Pancasila sebagai Dasar Negara.

Pasal 1
Pancasila sebagaimana dimaksud dalam pembukaan UUD 1945 adalah Dasar Negara dari Negara Kesatuan Republik Indonesia harus dilaksanakan secara konsisten dalam kehidupan bernegara.

Pasal 2
Dengan ditetapkan Ketetapan ini, maka Tap MPR No. II/MPR/1978 tentang P-4 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Tidak ada komentar:

Poskan Komentar

BERILAH PESAN YANG SOPAN